MAKALAH ADMINISTRASI
PEMBANGUNAN
”Permasalahan
administrasi pembangunan di negara berkembang”
 |
|||||
 |
|
||||
Nama : Muhammad Irawadi Sofyan
NIM : 7213063/PA
Kelas : A2 (Semester IV)
Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Muhammadiyah Selong
KATA PENGANTAR
Alhamdulillah, segala puja
dan puji kita panjatkan kehadirat Illahi Rabbi yang telah memberikan kekuatan
untuk dapat menyelesaikan halaman demi halaman makalah ini.
Shalawat dan salam tercurah
kepada junjungan Nabi Muhammad SAW, sebagai sang motivator dan inspirator
terhebat sepanjang zaman.
Penulis sangat sadar bahwa
setiap pencapaian adalah buah dari kerja dan sokongan banyak pihak yang begitu
luar biasa, oleh karenanya tanpa mempermasalahkan hierarkinya, maka
penulis ingin sekali menyampaikan ucapanterima kasih dan penghargaan
setinggi-tingginya kepada semua pihak yang memiliki andil terhadap pembuatan
makalah ini baik bantuan moriil maupun materiil.
Semoga makalah yang
penulis beri judul “Permasalah administrasi pembangunan dinegara
berkembang” ini dapat menjadi suatu kontribusi positif dan
konstruktif bagi para pembaca, serta diharapkan dapat menambah cakrawala
berfikir kita dan tentunya dapat menjadi ilmu yang bermanfaat bagi penulis
khususnya.
Selong, 26 Mei 2016
M. Irawadi Sofyan
DAFTAR
ISI
KATA
PENGANTAR................................................................................
2
DAFTAR
ISI..............................................................................................
3
BAB I. PENDAHULUAN
1.1 Latar
Belakang.................................................................................
4
1.2
Rumusan
Masalah..........................................................................
5
1.3
Tujuan Penulisan............................................................................
5
BAB II. PEMBAHASAN
2.1 Administrasi
pembangunan.....................................................
6
2.2
Keadaan administrasi dinegara bekembang..................................
8
2.3
Masalah administrasi pembangunan di negara berkembang..
.. 10
BAB III. PENUTUP
3.1
Kesimpulan................................................................................ 12
DAFTAR
FUSTAKA.............................................................................
12
BAB
I
PENDAHULUAN
1.1 Latar
Belakang
Ada berbagai pengertian mengenai administrasi.
Yang paling mendasar adalah pengertian dari Waldo, yang menyatakan bahwa administrasi
negara adalah species dari genus administrasi, dan
administrasi itu sendiri berada dalam keluarga kegiatan kerjasama
antarmanusia. Waldo (1992) menyatakan yang membedakan administrasi dengan
kegiatan kerjasama antarmanusia lainnya adalah derajat rasionalitasnya yang
tinggi. Derajat rasionalitas yang tinggi ini ditunjukkan oleh tujuan yang
ingin dicapai serta cara untuk mencapainya.
Administrasi negara berkenaan dengan
administrasi dalam lingkup negara, sering kali pula
diartikan
sebagai pemerintah. Seperti halnya dalam genusnya, administrasi, adanya
tujuan yang ingin dicapai merupakan konsep yang mendasar pula dalam
administrasi negara. Tujuan itu sendiri tidak perlu hanya satu; pada setiap
waktu, tempat, bidang, atau tingkatan, bahkan kegiatan tertentu, terdapat
tujuan-tujuan tertetu. Tetapi sebagai negara tentu harus ada asas, pedoman, dan
tujuan, yang menjadi landasan kerja administrasi negara. Pada umumnya (meskipun
tidak semuanya) gagasan-gagsan dasar tersebut ada dalam konstitusi negara yang
bersangkutan.
Pengertian pembangunan dapat ditinjau dari
berbagai segi. Kata pembangunan sedara sederhana sering diartikan
sebagai proses perubahan ke arah keadaan yang lebih baik. Seperti dikatan oleh
Seers (1969) di sini ada pertimbangan nilai (value judgment). Atau
menurut Riggs (1966) ada orientasi nilai yang menguntungkan (favourable
value orientation). Namun, ada perbedaan antar arti pembangunan dan
perkembangan. Pembangunan adalah perubahan ke arah kondisi yang lebih melalui
upaya yang dilakukan secara terencana, sedangkan perkembangan adalah perubahan
yang dapat lebih baik atau lebih buruk, dan Pembangunan menjadi bahan kajian
berbagai disiplin ilmu, terutama setelah Perang Dunia Kedua (PD II), denagn
lahirnya banyak negara baru yang semula merupakan wilayah jajahan. Pembangunan
telah menjadi bahan studi ilmu ekonomi, politik, sosial, dan administrasi, dan
telah berkembang pula sebagai studi multidisiplin dengan pendekatan dari
berbagai cabang ilmu pengetahuan.
Pembangunan sering dikaitkan dengan
modernisasi dan industrialisasi. Seperti dikatakan Gouled (1977),
ketiga-tiganya menyangkut proses perubahan. Pembangunan adalah salah satu
bentuk perubahan sosial, modernisasi adalah suatu bentuk khusus (special
case) dari pembangunan, dan industrialisasi adalah salah satu segi (a
single facet) dari pembangunan. Dari pengertian ini, dapat disimpulkan
bahwa pembangunan lebih luas sifatnya dari pada modernisasi, dan modernisasi lebih
luas dari pada industrialisasi. Seperti dikatakan Rutow (1967), modernisasi
adalah proses yang mencakup perubahan-perubahan yang spesifik, termasuk
industrialisasi, yang menunjukkan pengusaan yang leih luas atas alam melalui
kerjasama
Sisi pertama dari
administrasi pembangunan adalah administrasi dari atau bagi pembangunan (administration
of development). Banyak cara pendekatan untuk mengkaji administrasi.
Bisa dari segi komponennya, kegiatannya maupun prosesnya. Bisa juga menggunakan
pendekatan yang relatif baru berkembang yaitu kebijaksanaan publik, seperti
yang telah diuraikan di atas. Namun, untuk dasar pemahaman dapat digunakan
pendekatan Waldo (1992), bahwa kalau kita cerminkan administrasi untuk mencari
wujudnya, maka ditemukan dua aspek, yaitu manajemen dan organisasi, sedangkan
manajemen adalah fisiologinya. Organisasi biasanya digambarkan sebagai wujud
statis dan mengikuti pola tertentu, sedangkan manajemen adalah dinamis dan
menunjukkan gerakan atau proses. Keduanya
dapat
digunakan untuk analisis administrasi.
Untuk membahas administrasi bagi pembangunan, Lebih tepat digunakan pendekatan
manajemen. Karena itu pada dasarnya dapat dikatakan Bahwa masalah administrasi
bagi pembangunan adalah masalah manajemen pembangunan. Studi mengenai
manajemen telah banyak
mengilhami
perkembangan. Namun teori pokoknya tidak berubah, bahwa yaitu
sekurang-kurangnya ada tiga kegiatan besar yang dilakukan oleh manajemen, yakni
perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan. Fungsi manajemen pada sistem
administrasi mana pun, baik di negara yang sedang membangun maupun di negara
maju, sama saja, yang berbeda adalah penekanannya. Teknik
atau
metode penyelenggaraannya juga dapat berbeda tergantung pada pengaruh berbagai
faktor, seperti sistem politik, latar belakang budaya, atau tingkat penguasaan
teknologi.
Manajemen pembangunan adalah manajemen publik
dengan ciri-ciri yang khas, seperti juga administrasi pembangunan adalah
administrasi publik (negara) dengan kekhasan tertentu. Untuk analisis manajemen
pembangunan dikenali beberapa fungsi yang cukup nyata (district), yakni:
(1) perencanaan,
(2) pengerahan (mobilisasi) sumber daya,
(3) pengerahan (menggerakkan) partisipasi
masyarakat,
(4) penganggaran,
(5) pelaksanaan pembangunan yang ditangani langsung
oleh pemerintah,
(6) koordinasi,
(7) pemantauan dan evaluasi dan
(8)pengawasan.
(9) peran informasi yang amat penting sebagai
instrumen atau perangkat bagi manajemen.
1.2 Rumusan
Masalah
· Bagaimana keadaan
administrasi pembangunan di negara berkembang.?
· Masalah masalah
administrasi pembangunan apa sajakah yang ada di negara berkembang.?
1.3 Tujuan
Penulisan
· Mengetahui keadaan
administrasi pembangunan di negara berkembang.!
· Mengetahui masalah
administrasi pembangunan yang ada dinegara berkembang.!
BAB
II
PEMBAHASAN
2.1
Administrasi pembangunan
Seperti yang diakui oleh
Kristiadi (1994) bahwa administrasi
pembangunan sebenar merupakan salah satu
paradigma admnistrasi negara yaitu paradigma yg berkembang setelah ilmu
administrasi negara sebagai ilmu administrasi pada sekitar tahun 1970. Mengacu
dari kerangka perkembangan administrasi pembangunan seperti tersebut di atas
Kristiadi memberi pengertian tentang Administrasi Pembangunan adl “Administrasi
Negara yg mampu mendorong kearah proses perubahan dan pembaharuan serta
penyesuaian”. Oleh krn itu administrasi pembangunan juga merupakan pendukung
perencanaan dan implementasinya.
Masalah yg serius dihadapi
oleh negara-negara berkembang adl lemah kemampuan birokrasi dalam
menyelenggarakan pembangunan. Dari latar belakang ini maka administrasi
pembangunan yg berkembang di negara-negara sedang berkembang memiliki perbedaan
ruang lingkup dan karakteristik dgn negara-negara yg telah maju.
Dasar inilah Bintoro
Tjokroamidjojo (1995) mengemukakan bahwa administrasi pembangunan mempunyai
tiga fungsi: Pertama penyusunan kebijaksanaan penyempurnaan administrasi
negara yg meliputi: upaya penyempurnaan organisasi pembinaan lembaga yg
diperlukan kepegawaian dan pengurusan sarana-sarana administrasi lainnya. Ini
disebut the development of administration (pembangunan
administrasi)yg kemudian lebih dikenal
dengan istilah “œAdministrative Reform”(reformasi admnistrasi). Kedua perumusan kebijaksanaan-kebijaksanaan dan
program-programa pembangunan di berbagai bidang serta pelaksanaan secara
efektif. Ini disebut the administration of development
(Administrasi utk pembangunan).
Administrasi utk pembangunan
(the development of administration) dapat dibagi atas dua; yaitu; (a) Perumusan
kebijaksanaan pembangunan (b) pelaksanaan kebijaksanaan pembangunan secara
efektif. Ketiga pencapaian tujuan-tujuan pembangunan tak mungkin
terlaksana dari hasil kegiatan pemerintahan saja. Faktor yang lebih penting adl
membangun partisipasi masyarakat. Seperti yang diuraikan di atas bahwa
administrasi pembangunan adl administrasi negara yg cocok diterapkan di
negara-negara yang sedang berkembang namun Bintoro Tjokroamidjojo membedakan
bahwa administrasi pembangunan lebih banyak memberika perhatian terhadap
lingkungan yg berbeda-beda terutama lingkungan masyarakat yang baru berkembang.
Sedangkan administrasi pembangunan berperan aktif dan berkempentingan terhadap
tujuan-tujuan pembangunan sedangkan dalam ilmu administrasi negara bersifat netral
terhadap tujuan-tujuan pembangunan. Administrasi pembangunan berorientasi pada
upaya yang mendorong perubahan-perubahan kearah ke keadaan yang lebih baik dan
berorientasi mada depan sedangkan ilmu administrasi negara lbh menekankan pada
pelaksanaan kegiatan secara efektif/tertib efisien pada masing-masing unit
pemerintahan.
Administrasi pembangunan berorientasi pada pelaksanaan tugas-tugas pembangunan
yaitu kemampuan merumuskan kebijakan pembangunan sedangkan ilmu administrasi
negara lbh menekankan pada tugas-tugas rutin dalam rangka pelayanan kepada
masyarakat. Administrasi pembangunan mengaitkan diri dgn substansi perumusan
kebijaksanaan dan pelaksanaan tujuan-tujuan pembangunan diberbagai bidang Ilmu
administrasi negara lebih memperhatikan pada kerapihan/ketertiban aparatur
administrasi sendiri. Administrator pada administrasi pembangunan merupakan
penggeraka perubahan (change agent) sedangkan administrator pada administrasi
pembangunan berorientasi pada lingkungan kegiatan dan pemecahan masalah sedangkan
pada administrasi negara lebih bersifat legalitas.
Administrasi
pembangunan berkembang karena adanya kebutuhan di negara – negara yang sedang
membangun untuk mengembangkan lembaga –lembaga dan pranata – pranata social,
politik, dan ekonominya, agar pembangunan dapat berhasil. Oleh karena itu, pada
dasarnya administrasi pembangunan adalah bidang studi yang mempelajari system
administrasi negara di negara yang sedang membangun serta upaya untuk
meningkatkan kemampuannya. Dari sudut praktik, administrasi pembangunan
merangkum dua kegiatan besar dalam satu pengertian, yakni administrasi dan
pembangunan. Oleh karena itu, untuk memahami administrasi pembangunan perlu
dipelajari hakikat administrasi, yaitu administrasi negara atau administrasi
publik, dan hakikat pembangunan. Dengan demikian kajian mengenai konsep
administrasi pembangunan harus dimulai dengan teori – teori dalam ilmu
administrasi, yaitu mengenai administrasi negara dan berbagai konsep
pembangunan. Untuk itu, yang pertama kaan dilakukan adalah mengupas berbagai
konsep pembangunan, yang mencerminkan pergeseran paradigma pembangunan menuju
ke arah makin terpusatnya pembangunan pada aspek – aspek manusia dan nilai –
nilai kemanusiaan.
Perkembangan paradigma dalam pemikiran –
pemikiran mengenai pembangunan itu, ternyata selain menunjukkan konvergensi
dengan pemikiran yang berkembang dalam ilmu administrasi, juga makin mengarah
pada manusia dan nilai – nilai kemanusiaan serta konsep – konsep pemerataan dan
keadilan social. Administrasi pembangunan dengan demikian memiliki nilai –
nilai yang dikandung dalam administrasi dan pembangunan dengan paradigma yang
sejalan, di mana peranan etika menjadi makin tampil sebagai aspek yang penting
dalam kebijaksanaan – kebijaksanaan pembangunan yang menjadi ruang lingkup
tanggung jawab administrasi pembangunan. Dalam telaah administrasi pembangunan
dibedakan adanya dua pengertian, yaitu administrasi bagi pembangunan dan
pembangunan administrasi itu sendiri. Untuk membahas administrasi bagi
pembangunan, dalam konteks ini digunakan pendekatan manajemen. Karena itu, pada
dasarnya dapat dikatakan bahwa masalah administrasi bagi pembangunan adalah
masalah manajemen pembangunan. Sedangkan untuk menerangkan pembangunan
administrasi akan digunakan pendekatan organisasi.
Manajemen pembangunan adalah manajemen publik
dengan cirri – cirri yang khas, seperti juga administrasi publik (negara)
dengan kekhasan tertentu. Studi mengenai manajemen telah banyak mengalami
perkembangan, namun teori pokoknya tidak berubah. Sekurang – kurangnya ada tiga
kegiatan besar yang dilakukan oleh amanjemen, yakni perencanaan, pelaksanaan
dan pengawasan. Kendati demikian, pengkajian mengenai fungsi – fungsi manajemen
dapat dikembangkan secara bervariasi sesuai kebutuhan. Untuk analisis manajemen
pembangunan dikenal beberapa fungsi yang cukup nyata (distinct), yakni :
perencanaan, pengerahan (mobilisasi) sumber daya, pengerahan pembangunan yang
ditangani langsung oleh pemerintah, koordinasi, pemantauan dan evaluasi dan
pengawasan. Pendekatan terhadap fungsi – fungsi tersebut dilengkapi dengan
peran informasi yang amat penting sebagai instrumen atau perangkat bagi
manajemen.
Pendekatan terhadap kajian pembangunan atau
pembaharuan administrasi dapat dilakukan dari sisi administrasi sebagai
organisasi pemerintahan. Fokus dari system administrasi negara sebagai unit
analisis cenderung terkonsentrasi kepada birokrasi, baik sebagai institusi
nasional maupun dalam hubungan dengan lingkungannya.Birokrasi yang dimaksud
disini adalah tingkatan nasional dari administrasi, yang memperlihatkan cirri –
cirri umum (overall) yang mempengaruhi pelayanan publik serta pengelolaan
pembangunan social ekonomi di negara berkembang. Studi awal mengenai analisis
administrasi dalam perkembangannya, kira – kira counterpart teori Rostow di
bidang ekonomi, diberikan oleh Riggs (1964). Ia menggambarkan taraf – taraf
perkembangan administrasi mulai dari tingkat terbelakang sampai yang
paling maju, dengan teori yang dikenal sebagai the theory of prismatic society.
2.2
Keadaan administrasi dinegara bekembang
Untuk mewujudkannya diselenggarakan pembangunan adminstrasi (administrative
development), atau pembaharuan administrasi (administrative reform). Keduanya
sering kali tidak terlalu dibedakan dan menyangkut perubahan ke arah perbaikan,
namun dapat dikatakan bahwa pembangunan administrasi (seperti juga stilah
administrasi pembangunan) pada umumnya digunakan untuk negara berkembang,
sedangkan pembaharuan administrasi tidak dilakukan hanya di negara \
berkembang, tetapi juga dapat diterapkan di negara yang berarti dari keadaan
tidak ada atau amat buruk, dengan memperbaharui yang tidak perlu dari keadaan
tidak ada atau amat buruk.
Untuk mengetahui pembangunan administrasi
dibutuhkan perlu ditelusuri keadaan administrasi di negara berkembang pada
umumnya. Dengan sendirinya negara berkembang tersebut luas kategorinya, dari
yang sangat terbelakang (least developed) seperti banyak negara di Afrika,
sampai yang sudah mendekati tahap maju seperti beberapa negara yang sekarang sudah
disebut negara industri baru, misalnya Malaysia, Thailand, dan sebagian negara
di Amerika Selatan. Tingkat perkembangan administrasi di negara – negara
berkembang dipengaruhi oleh berbagai faktof yang dapat disebut sebagai
lingkungan adminisrasi. Lingkungan administrasi meliputi kondisi negara dan
bangsa yang bersangkutan di bidang politik, ekonomi dan sosial. Di bidang
politik, lingkungan administrasi meliputi sistem politik yang dianut,
keterkaitan antara administrasi dengan pemegang kedaulatan dan kekuatan –
kekuatan politik, partisipasi masyarakat dalam prosespolitik, derajat
keterbukaan dan kebebasan mengeluarkan pendapat dan berserikat, kedudukan dan
kekuatan hukum, serta perkembangan budaya dan kelembagaan politik pada umumnya.
Dengan berbagai indikasi tersebut dapat digambarkan lingkungan administrasi
dalam bidang politik.
Di bidang ekonomi, tercermin dalam sistem
ekonomi yang dianut, apakah ekonomi terbuka dan tertutup, ekonomi pasar atau
ekonomi yang didominasi oleh pemerintah, tingkat perkembangan ekonomi yang
diukur dari tingkat pendapatan atau perkembangan struktur produksi dan
ketenagakerjaan, tingkat pertumbuhan, kemantapan atau stabilitas ekonomi;
tingkat kesejahteraan atau pemerataan pendapatan, perkembangan kelembagaan
ekonomi, serta penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi.
Di bidang sosial, banyak indikator yang telah
dikembangkan di bidang pendidikan,s eperti tingkat melek huruf dan partisipasi
pendidikan di berbagai jenjang pendidikan; di bidang kesehatan, speerti usai
harapan hidup, tingkat mortalitas ibu yang melahirkan atau bayi yang
dilahirkan, derajat gizi masyarakat, kehidupan keagamaan, di bidang
kependudukan seperti pertambahan penduduk dan distribusi kependudukan menurut
berbagai ukuran antara lain gender, spasial, suia dan sebagainya; perkembangan
kelembagaan sosial budaya; serta aspek – aspek sosial budaya lain yang luas
seperti nilai – nilai budaya tradisional dan modern, antara lain sikap terhadap
(etos) kerja, kedisiplinan, dan lain sebagainya.
Riggs mengemukakan suatu teori yang dikenal
sebagai the theory of prismatic society, di mana ia menempatkan fase transisi
dalam perkembangan suatu masyarakat sebagai prismatic society, yang apabila
ditarik garis linear terletak antara apa yang dinamakan sebagai fused society
untuk masyarakat tradisional dan diffracted society untuk masyarakat yang lebih
maju. Istilah – istilah tersebut dipinjamnya dari ilmu pengetahuan eksakta,
khususnya ilmu fisika dengan menggunakan sifat – sifat yang dimiliki suatu
prisma terhadap cahaya. Model birokrasi pada masyarakat yang prismatis
disebutnya sebagai bureau atau sala model dan untuk masayrkaat tradisional atau
fused society model administrasinya disebut chamber, sedangkan untuk masyarkaat
yang telah
maju
atau diffracted diberinya istilah office. Riggs melandaskan teorinya itu atas
dasar
tingkatan
fungsionalisasi yang telah berkembang di dalam suatu masyarakat. Di dalam fused
society, fungsi – fungsi tersebut masih terpusat dan sistem organisasinya belum
berkembang,sedangkan di dalam diffracted society fungsi – fungsi tersebut telah
terpencar dan organisasinya telah berkembang. Model prisma menunjukkan masa
transisi dan berada di antaranya, dan merupakan model dari
birokrasi
di banyak negara berkembang.
Menurut Heady (1995) untuk kepentingan kajian
mengenai pembangunan administrasi ada baiknya dipelahjari gambaran wajah
(features) administrasi yang bersifat umum (common) di negara berkembang. Heady
menunjukkan ada lima ciri administrasi yang indikasinya diketemukan secara umum
di banyak negara berkembang. Pertama, pola dasar (basic pattern) administrasi
publik atau administrasi negara bersifat jiplakan (imitative) daripada asli
(indigenous). Negara – negara berkembang, baik negara yang pernah dijajah
bangsa Barat maupun tidak, cenderung meniru sistem administrasi Barat. Negara
yang pernah dijajah pada umumnya mengikuti pola negara yang menjajahnya.
Kingsley seperti dikutip oleh Heady menyatakan bahwa di negara bekas jajahan,
pengorganisasian jawatan – jawatan, perilaku birokrat, bahkan penampilannya
mengikuti karakteristik
penjajahnya,
dan merupakan kelanjutan dari administrasi kolonial.
Kesatu, Adminisrtasi kolonial itu sendiri
diterapkan hanya did aerah jajahan dan tidak di negara asalnya sendiri.
Sehingga, berbeda dengan administrasi di negara penjajahnya, administrasi
kolonial bersifat elitis, otoriter, menjauh (aloof) atau jauh dari masyarakat
dan lingkungannya, serta paternalistik. Pola administrasi kolonial ini diwarisi
oleh administrasi di negara – negara yang baru merdeka bahkan sampai sekarang
masih menjadi ciri birokrasi di banyak negara berkembang.
Kedua, birokrasi di negara berkembang
kekurangan (deficient) sumber daya manusia terampil
untuk
menyelenggarakan pembangunan. Kekurangan ini bukan dalam arti jumlah tetapi
kualitas. Dalam jumlah justru sebaliknya, birokrasi di negara berkembang
mengerjakan orang lebih dari yang diperlukan (overstaffed). Yang justru kurang
adalah administrator yang terlatih, dengan kapasitas manajemen (management
capacity), keterampilan – keterampilan pembangunan(development skills), dan
penguasaan teknis (technical competence) yang memadai. Pada umumnya keadaan ini
mencerminkan kondisi atau taraf pendidikan suatu negara. Namun, tidak selalu
berarti terkait dengan kurangnya fasilitas pendidikan atau orang – orang yang
berijasah. Heady menunjukkan kasus India dan Mesir, yang memiliki banyak tenaga
berpendidikan tinggi, tetapi menganggur. Dari data yang kita ketahui keadaan
itu juga berlaku di Indonesia dewasa ini (Kartasasmita, 1995f). Kondisi yang
demikian, yakni pengangguran orang berpendidikan cukup tinggi, seringkali
disebabkan oleh pendidikan yang tidak sesuai dengan kebutuhan pembangunan atau
dihasilkan oleh lembaga pendidikan yang tidak berkualitas (marginal
institutions).
Ketiga, birokrasi lebih berorientasi kepada
hal-hal lain dari pada mengarah kepada yang benar-benar menghasilkan
(production directed). Dengan kata lain, birokrat lebih berusaha mewujudkan
tujuan pribadinya dibanding pencapaian sasaran-sasaran program. Riggs (1964)
menyatakannya sebagai preferensi birokrat atas kemanfaatan pribadi (personal
expediency) ketimbang
kepentingan
masyarakat (public-principled interest). Dari sifat seperti ini lahir
nepotisme, penyalahgunaan kewenangan, korupsi, dan berbagai penyakit birokrasi,
yang menyebabkan aparat birokrasi dinegara berkembang pada umumnya memiliki
kredibilitas yang rendah, dan dianggap tidak mengenal etika. Dibanyak negara
berkembang, korupsi telah merajalela sedemikian rupa sehigga menjadi fenomena
yang sangat prevalent dan diterima sebagai sesuatu yang wajar, atau menurut
istilah Heady sanctioned by social mores dan semi institutionalized.
Keempat, adanya kesenjangan yang lebar antara
apa yang dinyatakan atau yang hendak ditampilkan dengan kenyataan (discrepency
between form and reality). Riggs (1964) menyebutkan fenomena umum ini sebagai
formalisme, yaitu gejala yang lebih berpegang kepada wujud-wujud dan
ekspresi-ekspresi formal dibanding yang sesungguhnya terjadi. Hal ini tercermin
dalam penetapan
perundang-perundangan
yang tidak mungkin dilaksanakan, peraturan-peraturan yang dilanggar sendiri
oleh yang menetapkan, memusatkan kekuasaan meskipun resminya ada desentralisasi
dan pendelegasian kewenangan, melaporkan hal yang baik-baik dan tidak
mengetengahkan keadaan yang tidak baik atau masalah yang sesungguhnya dihadapi.
Bahkan tidak jarang memalsukan atau
memanipulasi
data untuk memberi gambaran yang menguntungkan.
Kelima, birokrasi dinegara berkembang acap
kali bersifat otonom, artinya lepas dari proses politik dan dengawasan
masyarakat. Ciri ini merupakan warisan administrasi kolonial yang memerintah
secara absolut, ataus ikap feodal dalam zaman kolonial yang terus hidup dan
berlanjut
setelah merdeka. dibanyak negara berkembang, pada awalnya orang yang paling
terpelajar atau elite bangsa yang bersangkutan memang berkumpul di birokrasi,
sehingga kelompok di luar itu sulit dapat menandingi birokrasi dalam
pengetahuan mengenai pemerintahan dan akibatnya pengawasan menjasi tidak
efektif. Terhadap analisis dari Heady ini dapat ditambahkan dua karakteristik
hasil pengamatan Wallis (1989). Pertama , dibanyak negara berkembang birokrasi
sangat dan makin bertambah birokratik. Departemendepartemen, badan-badan, dan
lembaga-lembaga birokrasi berkembang terus. Juga berkembang dan berperan besar
badan-badan para-statal yakni badan-badan usaha negara, yang umumnya bekerja
tidak efisien. Kedua, unsur – unsur nonbirokratik sangat berpengaruh terhadap
birokrasi. Misalnya hubungan keluarga dan hubungan – hubungan primordial lain,
seperti suku dan agama, dan keterkaitan politik (political connections)
mempengaruhi birokrasi, yang sangat bertentangan dengan asas birokrasi yang
baik
2.3
Masalah masalah administrasi pembangunan di negara berkembang.
Perbandingan pendapatan per kapita diantara berbagai negra telah menunjukkan
bahwa terdapat perbedaan yang besar dalam taraf kemakmuran Negara maju dan
Negara berkembang. Beberapa Negara yang dulunya tergolong relative miskin
sekarang memang telah menjadi Negara makmur dan tidak lama lagi akan tergolong
sebagai Negara berpendapatan tinggi, misalnya di Asia Malaysia, Taiwan, Korea
Selatan dan Thailand.
Ahli-ahli ekonomi telah banyak membuat
analisis untuk mengetahui factor-faktor yang menjadi penghambat penting kepada
usaha mempercepat pembangunan dinegara-negra tersebut. Kegiatan pertanian
tradisional, kekurangan modal dan tenaga ahli, perkembangan penduduk yang pesat
merupakan beberapa faktor penting yang menghalangi berbagai Negara untuk
berkembang lebih cepat.
· Pertanian Tradisional
Kekurangan modal, pengetahuan , infrastruktur
pertanian dan aplikasi teknologi modern dalam
kegi atan pertanian menyebabkan sector ini
tingkat produktivitasnya sangat rendah dan seterusnya mengakibatkan tingkat
pendapatan petani yang tidak banyak bedanya dengan pendapatan pada tingkat
subsistem.
Dinegara-negara maju, sumbangan relatif
sector pertanian kepada pendapatan nasional kecil, tetapi pada waktu yang sama
jumlah penduduk yang bekerja disektor ini juga relative kecil. Namun demikian
mereka mampu mengeluarkan hasil-hasil pertanian yang melebihi kebutuhan
keseluruhan penduduknya. Salah satu faktor penting yang menimbulkan keadaan ini
adalah penggunaan teknologi modern disektor pertanian. Keadaan yang dijumpai di
sector pertanian negar-negar berkembang sangat berbeda sekali. Dibanyak Negara
berkembang lebih setengah dari penduduknya berada disektor pertanian, masalah
pengangguran tak kentara banyak dijumpai disektor ini.
Cara bercocok tanam masih tradisional,
penggunaan input pertanian modern sangat terbatas, dan alat-alat pertanian yang
digunakan masih tradisional. Semuanya ini menyebabkan tingkat produktivitas
sector tersebut masih sangat rendah dan merupakan faktor penting yang
menimbulkan pendapatan yang rendah dan masalah kemiskinan yang meluas.
· Kekurangan Dana Modal
dan Modal Fiskal
Salah satu syarat penting yang perlu
dilakukan dalam mengembangkan suatu perekonomian adalah mewujudkan modernisasi
dalam segala bidang ekonomi yaitu modernisasi disektor pertanian sendiri,
mengembangkan kegiatan industri dan modernisasi dalam pemerintahan. Kekurangan
modal adalah satu ciri penting dari setiap negara yang memulai pembangunannya
dan kekurangan ini bukan saja mengurangi kepesatan pembangunan perekonomian
yang dapat dilaksanakan, tetapi juga menyebabkan kesukaran kepada Negara
tersebut untuk keluar dari keadaan kemiskinan. Perkembangan dan modernisasi
suatu perekonomian memerlukan modal yang sangat banyak. Infrastruktur harus
dibangun, sistem pendidikan harus dikembangkan dan kegiatan pemerintahan harus
diperluas. Dan yang lebih penting lagi berbagai jenis kegiatan perusahaan dan
industri modern harus dikembangkan . Ini berarti pihak pemerintah dan swasta
memerlukan modal yang banyak untuk mewujudkan modernisasi diberbagai kegiatan
ekonomi.
· Peranan Tenaga terampil
dan berpendidkan
Tersedianya modal saja tidak cukup untuk
memoderkan suatu perekonomian. Pelaksana pemoderan tersebut harus ada. Dengan
kata lain, diperlukan berbagai golongan tenaga kerja yang terdidik.
Perkembangan system pendidikan merupakan suatu langkah yang harus dilaksanakan
pada waktu usaha pembangunan mulai dilakukan. Disamping itu mereka memerlukan
pengalaman untuk dapat menjalankan operasi kegiatan modern tersebut secara
efisien.
· Perkembangan penduduk
Pesat
Mengenai sifat penduduk negara-negara
berkembang, terdapat dua cirri penting yang menimbulkan efek yang buruk kepada
usaha pembangunan yaitu 1) dibeberapa Negara jumlah penduduknya relative besar
dan 2) tingkat perkembangan penduduk sangat cepat.
Dalam tahun 1950 jumlah penduduk dunia sekitar 2,5 milyar dan pada permulaan
abad 21 ditaksir berjumlah 6,5 milyar. Kira-kira tiga per empat dari penduduk
dunia berada di negar-negara berkembang. Ini berarti negar-negra berkembang
pada keseluruhannya menghadapi masalah yang sangat besar dalam membangun
perekonomian.
· Masalah institusi,
sosial, kebudayaan dan politik
Perkembangan ekonomi yang pesat memerlukan
situasi politik. Dibebrapa Negara berkembang keadaan ini tidak terwujud.
Pertentangan di golongan etnik didalam negeri, pertentangan dengan Negara
tetangga adalah hal-hal yang menghambat pembangunan.
Faktor-faktor social dan kebudayaan juga
pengaruhnya kepada masyarakat. Cara hidup dan berpikr yang tradisional
seringkali menyebabkan masyarakat tidak bertindak secara rasional. Ini
selanjutnya seringkali menyebabkan efek buruk kepada pertumbuhan ekonomi.
Berbagai bentuk perubahan institusional adalah penting untuk mempercepat dan
mempertinggi efisiensi pembangunan ekonomi. Sistem bank dan istitusi-institusi keuangan
modern perlu dikembangkan. Perkembangan institusi keuangan akan menjamin
efisiensi pengaliran tabungan dari sector rumah tangga ke para investor.
BAB
III
PENUTUP
3.1
Kesimpulan
Pembangunan sering dikaitkan dengan
modernisasi dan industrialisasi. Seperti dikatakan Gouled (1977),
ketiga-tiganya menyangkut proses perubahan. Pembangunan adalah salah satu
bentuk perubahan sosial, modernisasi adalah suatu bentuk khusus (special
case) dari pembangunan, dan industrialisasi adalah salah satu segi (a
single facet) dari pembangunan. Dari pengertian ini, dapat disimpulkan
bahwa pembangunan lebih luas sifatnya dari pada modernisasi, dan modernisasi
lebih luas dari pada industrialisasi. Seperti dikatakan Rutow (1967),
modernisasi adalah proses yang mencakup perubahan-perubahan yang spesifik,
termasuk industrialisasi, yang menunjukkan pengusaan yang leih luas atas alam
melalui kerjasama
DAFTAR PUSTAKA
kartaasmita,
Ginanjar.perkembangan pemikiran dan praktek administrasi pembangunan.1997.PT. Pustaka LP3ES Indonesia,
0 comments:
Post a Comment